pejabat penandatangan kontrak. 10. pejabat penandatangan kontrak

 
 10pejabat penandatangan kontrak  PENAMBAHAN NILAI PAGU KONTRAK TAHUN JAMAK6

Kertas Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak. go. Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. . Personel dan/atau Peralatan 26 13. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan. Kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak merupakan kewenangan PA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perbendaharaan Negara, yang dapat dilimpahkan kepada KPA dan/atau PPK, serta dari KPA kepada PPK. 5. Penandatanganan berita acara site hand over. Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut : 1. tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat. A. jawab bersama antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa dengan porsi yang dihitung secara proporsional 50% : 50% (lima puluh persen banding lima puluh persen). 5. menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. Pasal 2 Ruang Lingkup PekerjaanDengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhie. Kontrak adalah. 05/2012 tentangPihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. (e) Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah panitia yang bertugas atas1. Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada Adendum Kontrak Menurut Perpres 16 Tahun 2018. Ketentuan penandatanganan kontrak: 1. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 8) Ketentuan lain dalam SPK. Untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan. Dalam. _____ 2. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. Pemberian 23. 16 Tahun 2018 pasal 52. c. 4. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dala penipuan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasark n ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Lantai 2. 000,00 (sepuluh juta rupiah). 1 Persiapan Penandatanganan Kontrak. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa :. 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasar PERLEM LKPP No. Siapa penandatangan dari pihak penyedia ? Perlkpp 9 2018. [diisi dengan masa garansi apabila ada] Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila: a. 44. 3 . Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 9/2018 muncul sebanyak 67 kali. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. Kebayoran Baru Telp/Fax: (021) 27515842 Email: simantupupr@gmail. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Harga Kontrak 72. Jika pada Perpres 54/2010 kontrak adalah hanya. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Gedung Heritage. 15. Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak, yana akan dilaksanakan pada : Hari/tanggal :dan disetujui oleh Pejabat penandatangan Kontrak c. Perhitungan Penyesuaian Harga dan Penyesuaian Nilai Kontrak mengacu Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Dokumen Tagihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat Penandatangan SPM. 000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan − Kontrak dengan meterai Rp10. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKm (apabila diperlukan/ada sesuai ketentuan kontrak/SPK). 29. Penandatangan kontrak kinerja tahun 2021. 6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 1. 4. Perbedaan definisi hanya pada pelaku atau para pihak yang berwenang melakukan perjanjian. Mencantumkan alamat kedua belah pihak. berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK; b. Penyedia; dan/atau 4. ini sesuai dengan Peraturan LKPP No. 1. 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2. Pejabat Penandatangan Kontrak 47. 4. Pada akhirnya kombinasi syarat sah penandatangan kontrak dari sisi penyedia sesuai pasal 86 ayat 5 dan 6 adalah : Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli. 000,00)] [nama lengkap] [jabatan] Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Perindustrian [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10. formal; b. _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yangBukti pembelian/pembayaran merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai kontrak paling banyak Rp. 1. Dokumen Pemilihan. 682. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Penyusunan rancangan Surat Perintah Kerja bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan dan. 73. huruf . M. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak diperbolehkan untuk membatasi kewenangan Konsultan lebih jauh terkait hal ini C. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa, dimungkinkan terjadinya perubahan kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi . 19. 28 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. [diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)] 59. 17. Setelah Menerima laporan dari. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 16 Tahun 2018 pasal 52. Asuransi. SPK. Struktur Kontrak Katalog. 29 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK9. pengguna akhir. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: 1. (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. MGLK ONSS JR LG - 6 - Paraf I Paraf II Paraf III II. 6 Serah Terima Hasil Pekerjaan Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi iniDalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. Tahapan yang perlu Pejabat Penandatangan Kontrak Ketahui sebelum dilaksanakan penadatanganan Kontrak dan setelah penandatangann kontrak dengan penyedia jasa konstruksi antara lain sebagai berikut. Bukti pendukung untuk masing-masing kontrak diatur sesuai dengan peraturan Menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintah di bidang keuangan negara atau peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 1 Pengadaan barang impor yang tidak ada distributornya di Indonesia harus mempunyai persyaratan kelengkapan dokumen barang: a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b. 6. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila: 1. 16. 18 menunjukkan batasan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemenang berkontrak berbeda dengan BAHP Pokmil ketika substansi dalam IKP 39. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia. Contoh Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konsultan - Berita acara hasil rapat tgl 23 mei 2014 tentang perijinan - Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau . 800 kemudian dilakukan pembulatan menjadi 80. (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. Pemahaman ini juga akan mampu menjawab pertanyaan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. (3) Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pertanyaan Kedua : Perihal istilah penamaan dalam Aplikasi / MDP “Pejabat Penandatangan Kontrak” apakah dapat di rubah menjadi PPK, menimbang SK yang dikeluarkan oleh KPA berbunyi PPK bukan Pejabat Penandatangan Kontrak dan juga mempertimbangkan dari pandangan hukum yang berbeda ,mohon pencerahannya. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. 2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. PA/KPA/PPK sesuai kewenangannya masing-masing dapat bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa : [Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi: 1. 5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda. Perpanjangan 22. Telah membaca dan memahami secara. 2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila: 1. 1. . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak dan jenis pengadaan. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. Md. Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: _____ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama _____[nama Penyedia] [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan] Author: ulp Created Date: 10/10/2021 23:09:00 Last modified by: ulpRancangan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditetapkan menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atauPejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. 1. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan. 1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,. 16. 1. 2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. 6, . 4 _____ hari kalender. ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. PPK tidak serta merta (otomatis) menjadi pejabat penandatanganan kontrak karena mengadakan perjanjian adalah tugas dan kewenangan PA 2. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia. Bagikan Artikel ini. Perjanjian kerja dibagi menjadi 2 jenis,. Pasal 10 ayat (1), KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. Kuitansi pencairan bukan wilayah pejabat pengadaan tapi wilayah PPK sebagai pejabat penandatangan perjanjian. Surat Pesanan. pihak ketiga yang independen; c. 2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. PENAMBAHAN NILAI PAGU KONTRAK TAHUN JAMAK6. • Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan. dalam pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain yg sifatnya teknis, rasanya ppk akan sulit sekali melakukan pemeriksaan pekerjaan seorang diri, siapakah yg bisa membantu ppk dlm pemeriksaan tersebut dan. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada dikotomi antara PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). id. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta/penyedia; d. a. Jakarta – Humas BKN, Dalam Undang-Undang No. Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2022 I. 23. 1. 01. Biaya Langsung Personel telah. beban pajak dan biaya overhead setta biaya asuransi (apabda dipersyaratkan). serta membubuhkan paraf pada setiap lembar. Perjanjian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebut Kontrak, dalam hal ini menurut Perpres 16/2018 tahun 2020 pada Pasal 1 angka 44 berbunyi :. Pihak yang memiliki tugas/wewenang melakukannya harus memiliki. 23. Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut: PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses:PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI. 1. 24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka. Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut: finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan. Catatan: − Kontrak dengan meterai Rp10. Perihal Pembuat Surat Kepada 1. . (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal. i. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menvatakan memiliki untilk menandatangani Kontrak ini. 3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan hal penting dalam proses PBJ. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 26 10. Bagian kepala berita acara terdiri dari: 2.